OKSIBIL [OKMINTV] – Pagi hari ini, Rabu, 29 Juni 2022 rakyat Kabupaten Pegunungan Bintang turun ke jalan-jalan di Kota Oksibil Papua. Mereka mendesak pemerintah pusat agar Kabupatennya tidak masuk dalam provinsi yang baru dimekarkan pemerintah yaitu Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam pantuan media, aksi ini datang sendirinya dari kelompok masyarakat dan kalangan tokoh adat dan intelektual setelah mereka mendengar kabar Pernyataan Bupati mereka Spei Yan Bidana yang secara tegas menyatakan penolakan itu sewaktu pertemuan dengan DPR RI di Jayapura pada sabtu lalu. Sebagian besar ASN ikut turun memberi dukungan yang sama.
Kepada media ini melalui percakapan WhatAp, rabu (29/06), Bupati Spei mengatakan, apa yang dilakukan rakyat Pegunungan Bintang pagi ini adalah aksi yang datang sendiri dari rakyat dan wujud nyata bahwa rakyat tidak menginginkan daerah mereka berada di bawah pemerintah provinsi yang baru dibentuk.
“Rakyat sendiri yang turun aksi untuk menolak Pegunungan Bintang masuk di Provinsi Papua Pegunungan. Ini adalah wujud nyata kecintaan rakyat terhadap masa depan mereka”, ungkap Bupati Spei.
Upaya pemerintah pusat ini masih menuai banyak tatangan besar dan harus dikaji ulang dan secara hati-hati melakukan pembagian wilayah kabupaten dan kota yang bergabung diantara provinsi yang baru di bentuk itu. Kabupaten Pegunungan Bintang sendiri memiliki pengalaman dan sejarah Panjang daerahnya tidak mendapat perhatian dan itu salah satu alasan mendasar mereka tidak menginginkan berada di Provinsi yang baru itu.
Bupati Spei Yan Bidana dalam tatap muka Bersama sejumlah kepala daerah dan pemerintah pusat di Jayapura pada sabtu 25 Juni 2022 secara tegas menyatakan Kabupaten yang dipimpinnya memilih untuk tetap berada di Provinsi Induk Papua. Alasannya, Pegunungan Bintang jauh sebelum dimekarkan, daerah ini memiliki masa lalu yang kelam, rakyat menderita, serta tidak mendapat perlakuan yang adil pada masa itu. Banyak rakyat yang tidak berkembang, dan perlakuan secara sosial terhadap rakyat pegunungan bintang yang bertahun-tahun hal itu terjadi.
Bupati Spei mengatakan, selain perlakuan yang tidak adil pada masa-masa itu, daerah yang di pimpinnya juga merupakan wilayah kesatuan adat dan budaya yang berbeda dengan daerah lain serta bertahun-tahun lamanya interaksi masyarakat pegunungan bintang selama ini berada di jayapura yang adalah pusat ibukota Provinsi papua. Pada sisi lain aspek rentang kendali menjadi factor yang paling menentukan dimana Kabupaten Pegunungan Bintang lebih tepat berada di Provinsi Induk Papua.
Beranjak pada peristiwa dan masa-masa kelam yang pernah dirasakan rakyat Pegunungan Bintang itu, Bupati berharap pemerintah pusat harus melihat secara obyektif apa yang diinginkan rakyat pegunungan bintang sesungguhnya dan bukan dari isu dari segelintir orang atau kelompok-kelompok yang mencoba menggiring opini public yang bersifatnya sementara saja.
Selain bupati tegaskan bahwa wilayah yang dipimpinnya harus tetap berada di provinsi Induk, ia juga menegaskan bahwa pendekatan pemerintah untuk membangun papua harus melihat aspek kesejahteraan dan bukan aspek lain seperti factor keamanan, sebab Kabupaten Pegunungan bintang selama ini rakyatnya tidak pernah bermasalah atau bermusuhan dengan daerah-daerah lain sehingga factor kesejahteraan yang menjadi focus pemerintah untuk membangun Papua. Sisi lainnya, Sebagian wilayah dan rakyat di Kabupaten Pegunungan Bintang juga bagian dari Papua Nugini yang mestinya dipertimbangkan baik-baik oleh pemerintah pusat terhadap nasib dan masa depan rakyat Pegunungan Bintang. (tim-redaksi)
