Haris Samsuddin, S.Sos.,M.AP
Salah satu mimpi besar para pendiri bangsa untuk Indonesia merdeka ialah mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, dalam kenyataannya, semenjak merdeka tahun 1945, atau kurang lebih sudah 78 tahun republik ini berdiri, harapan besar itu masih belum sepenuhnya terwujud.
Bahkan, bila menelisik data dan fakta di lapangan, masih banyak wilayah di berbagai pelosok Indonesia yang tergolong tertinggal baik dari segi infrastruktur, pendidikan, ekonomi hingga kesehatan.
Salah satu dari sekian daerah yang hingga kini masih belum mampu tampil sejajar dengan wilayah-wilayah lainnya di seluruh Indonesia itu adalah Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin).
Memang, harus diakui bahwa kabupaten yang resmi berdiri pada tahun 2002 ini memiliki sejumlah persoalan mendasar yang belum mampu teratasi sampai sekarang. Salah satu di antara kompleksitas permasalahan di wilayah Pegubin ini yakni kondisi infrastrukturnya yang masih belum memadai.
Terkait hal ini, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpes) 63/2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, menetapkan wilayah Kabupaten Pegubin sebagai salah satu dari 62 daerah yang masuk kategori tertinggal.
Jika merujuk pada Perpres 63/2020, maka di sana disebutkan bahwa yang diaksud dengan daerah tertinggal itu tak lain daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
Lebih jelasnya, terdapat enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Perpres tersebut, yakni diukur berdasarkan perekonomian masyarakat setempat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.
Dari enam kriteria tersebut, semuanya sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Pegubin. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang tidak mudah dijangkau. Di saat yang sama, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena tantangan distribusi material pembangunan yang cukup tinggi.
Meski tidak mudah mewujudkan pembangunan di wilayah Pegubin, berkat komitmen dan keseriusan bupati Spei Yan Bidana bersama wakil bupati alm. Piter Kalakmabin maupun yang baru, Kris Bakweng Uropmabin berhasil menciptakan banyak perubahan positif di wilayah ini.
Salah satu bukti percepatan pembangunan infrastruktur di daerah Pegubin ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur jalan darat dan bandara penghubung wilayah.
Perlu dicatat bahwa wilayah yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya dengan luas 115. 683 km2 serta memiliki topografi 66,09% pegunungan dan 27,26% perbukitan dengan jumlah 34 distrik dan 277 kampung ini memiliki tingkat konektivitas antardaerah sangat rendah.
Kendala mobilitas dan aksesibilitas sosial terjadi dikarenakan adanya keterbatasan akses jalur darat. Bahkan, berdasarkan data yang ada bahwa kendala ini menjadi hambatan terbesar dalam menggerakkan distribusi barang dan orang di wilayah Pegubin. Padahal, potensi sumber daya alam di wilayah ini cukup besar. Belum lagi, daerah ini berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG).
Sadar akan kondisi tersebut, sejak dilantik, bupati Spei Yan Birdana langsung begerak cepat mendorong pembangunan infrastruktur khususnya akses jalan darat yang menghubungkan Pegunungan Bintang dengan Jayapura di wilayah utara melalui Towe Hitam menembus Batom, dan Boven Digoel di wilayah selatan.
Memang, dalam proses pembangunan, semuanya belum bisa berjalan seratus persen karena terkendala anggaran dari APBD Pegunungan Bintang yang terbatas. Namun, menyiasati hal ini, Bupati Spei pun tidak tinggal diam.
Berbagai upaya terus dilakukan mulai dari lobi hingga negosiasi dengan pemerintah pusat untuk turut serta dalam membantu pembangunan yang ada di wilayah Pegubin saat ini.
Dan, kabar baiknya, sejumlah proyek jalan mulai digarap pada tahun 2022 dan 2023. Hasil pertemuan Bupati Spei dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta pada Desember 2021 menghasilkan kesepakatan yang luar biasa di mana keduanya berkomitmen membangun jalan tembus Towe Hitam, ke Mofinop dan Batom di tahun anggaran 2022.
Di tahun berikutnya, 2023 pembangunan jalan darat kembali dilanjutkan untuk wilayah Batom, Kiwirok menembus Kota Oksibil sejauh 200 Km. Tidak berhenti sampai di situ, PUPR pada 2023 juga telah merencanakan membangun kampus Universitas Okmin Papua dan asrama mahasiswa 3 tingkat.
Selain pembangunan jalan darat, Bupati Spei juga telah meluncurkan program Layanan Listrik 24 Jam di Oksibil dan sekitarnya. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan misi Pegunungan Bintang Terang.
Program Pegunungan Bintang Terang ini merupakan salah satu perwujudan janji politik bupati bersama alm. Piter Kalakmabin untuk membawa rakyatnya keluar dari kegelapan yang dialami masyarakat selama kurang lebih 19 sejak kabupaten itu berdiri.
Bahkan, demi menunaikan komitmen tersebut, pada saat masa 100 hari kerja pasca dilantik, bupati Spei telah melakukan gebrakan dengan memberikan layanan listrik 10 jam dari pukul 18.000 hingga pukul 04.00 WIT, yang sebelumnya kondisi listrik di Oksibil dan sekitarnya hanya teraliri selama 5 sampai 6 jam.
Dengan menyaksikan pembangunan infrastruktur yang meningkat pesat, semoga seluruh masyarakat Kabupaten Pegubin terus memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam membangun dan memajukan wilayah ini.
