Catatan Redaksi:
OKSIBIL – Bagi Sebagian kalangan mungkin saja masih berbeda pendapat soal gerak cepat Pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Pegunungan Bintang saat ini. Mereka yang belum sependapat itu barangkali bisa dipahami karena beberapa factor. Pertama bisa saja berbeda kepentingan politik, kedua, bisa juga karena belum sempat mendapat perhatian dari pemerintah daerah dari segi kepentingan dan aspirasi.
Dalam pandangan yang berbeda ini, kita harus sepakat bahwa kepemimpinan Spei Yan Bidana ini baru memasuki tahun ketiga, atau belum sampai lima tahun kepemimpinan sehingga tentu tidak semua hal yang bisa terjawab dengan waktu cepat. Ini pandangan yang waras dan masuk di akal sehingga kita tidak “menjuts” seseorang hanya dengan satu sudut pandang saja.
Bupati Spei Yan Bidana dan almarhum Piter Kalakmabin pada awal masa kepemimpinan mereka saat itu mengemban visi yang terbilang sangat berat, dimana banyak persoalan politik pada awal masa kepemimpinan mereka itu terasa sangat menguras energi baik finansial, pikiran, tenaga dan macam-macam problem yang menjadi beban awal kepemimpinan mereka. Meski demikian, dapat pahami bahwa Bupati Spei Yan Bidana bisa mempercepat hal-hal yang lebih strategis sehingga hal-hal lain dengan terpaksa harus ditunda waktunya bukan tidak bisa dilakukan. Cukup jelas ya.
Program yang dinilai memiliki prospek menjanjikan masa depan misalkan membuka akses perhubungan darat dan udara dengan membangun jalan, dan bandara adalah sebuah pencapaian yang berdampak besar terhadap kehidupan seluruh rakyat bukan kelompok-kelompok tertentu. Di daerah lain di tanah Papua, program yang menguras anggaran besar ini belum tentu direspon pemerintah pusat, tetapi Spei Yan Bidana mampu lakukan hal itu. Ini artinya bahwa ada dari keinginan rakyat dengan terpaksa sebagian tertunda karena yang lebih penting harus dibangun lebih dulu.
Point yang lain adalah misalkan membangun Universitas Okmin Papua. Dalam pandangan elit-elit di Papua, membangun Kampus di wilayah Pegunungan sesuatu yang mustahil terjadi dan sangat tidak mungkin itu bisa terjawab. Tetapi, apa hasilnya, di tangan Bupati Spei, Universitas itu berhasil dibangun, kegiatan akademikpun sedang berjalan termasuk Pembangunan gedungnya. Bukankah ini adalah sebuah program masa depan bagi generasi Pegunungan Bintang yang sangat penting? Disinilah kita diharapkan berfikir waras dan tidak “menjuts” Bupati Spei hanya karena perbedaan politik atau ingin menggantinya. Ini baru beberapa program yang diulas, belum lagi kegiatan-kegiatan OPD lainnya.
Bupati Spei Yan Bidana dalam memori catatan media, ia tidak pernah menginginkan ada yang tidak beres, kecuali kita harus bisa bersabar sebab dana terbatas tetapi banyak hal di rakyat yang juga harus menjadi perhatian.
Bupati Spei pada awal kepemimpinannya sewaktu masih bersama Almarhum Piter Kalakmabin ketika masuk ke Kementerian dan Lembaga di Jakarta pernah mengatakan kepada pemerintah pusat dengan tegas bahwa “berikan kami dana yang cukup agar kami bisa menyelesaikan banyak masalah di daerah. APBD terbatas, tetapi rakyat menginginkan banyak karena itu bantu kami berikan dana yang cukup”, demikian kata-kata itu paling sering dilontarkan kepada pemerintah pusat. Namun, fakta bahwa keinginan Bupati itu dengan terpaksa bersabar karena anggaran dari pemerintah pusat dibagi ke seluruh daerah di Indoensia. Ini soalnya sehingga dengan terpaksa Bupati Spei memprioritaskan mana yang lebih penting dari sekian banyak keinginan rakyat itu.
Pada hari ini, ketika momentum politik mejelang pilkada haruskah kita menyalahkan seluruhnya kepada Bupati Spei? Tentu tidak karena dirinya baru memimpin belum sampai lima tahun, itu pertama, kedua, tiga tahun anggaran itu pada tahun pertama hampir Sebagian anggaran terkuras untuk menyelesaikan masalah-masalah pada kepemimpinan sebelumnya. Sehingga, asumsinya kita sebetulnya baru bergerak maksimal dengan dua porsi anggaran di Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan memprioritaskan hal-hal mendasar tadi itu.
Semoga sebagian catatan pendek ini untuk mengingatkan kita bawha kita harus realistis terhadap keadaan, dan tidak menjust seseorang hanya karena berbeda pandangan politik atau sentiment karena factor suka atau tidak. Bupati hanyalah pelaksana anggaran di daerah, dan sangat tergantung bagaimana pemerintah pusat memberi porsi anggaran itu. Jika anggaran diberikan cukup, maka bisa semua hal dilakukan, tetapi jika anggaran tidak diberikan maksimal, dengan terpaksa semua kita, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pegunungan Bintang harus bisa bersabar.
Demikian!
Nonton Berita-berita Visual? silahkan ke Channel Okmin TV
