Jayawijaya, Okmintv.com – Polemik percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan mencuat ke permukaan, menyusul laporan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua Pegunungan, Tunggul Panggabean, dan Sekretaris Keuangan Provinsi Papua Pegunungan, Carles Panggabean, yang diketahui bersaudara.
Informasi ini mencuat dalam laporan tertutup yang diterima Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Ribka Haluk, dan sejumlah pihak terkait pada Rabu, 11 Desember 2024.
Seorang staf Dinas PUPR Papua Pegunungan menyebut bahwa proses pencairan dana pembangunan kerap terhambat akibat dugaan praktik kolusi yang dilakukan kedua pejabat tersebut.
Laporan menyebutkan, pencairan dana pembangunan diduga tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tunggul Panggabean.
Hal ini semakin pelik mengingat posisi strategis yang dipegang oleh Carles Panggabean sebagai Sekretaris Keuangan, yang berwenang dalam pengelolaan anggaran.
“Bahwa Kepala Dinas PU Provinsi Papua Pegunungan serta Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR telah menyampaikan Fee Pekerjaan fisik yaitu 20% dan jika hal tersebut tidak diakomodir maka pencairan akan diblokir,” ungkap sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
Praktik ini diduga melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang.
Tindakan tersebut dinilai memperlambat proses pembangunan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Ini jelas bertentangan dengan semangat percepatan pembangunan di DOB Papua Pegunungan. Kepentingan publik dikorbankan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu,” tambah sumber tersebut.
Sejumlah pihak mendesak adanya tindakan tegas terhadap dugaan kolusi ini. Kepala BIN Provinsi Papua Pegunungan, PJ Gubernur, dan Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah menerima laporan ini sebagai tembusan.
Mereka diminta untuk segera melakukan investigasi mendalam dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan.
“Jika benar kedua pejabat ini bersaudara dan menggunakan posisi mereka untuk menguntungkan diri sendiri, maka hal ini harus diusut tuntas. Percepatan pembangunan di Papua Pegunungan tidak boleh terganjal oleh praktik-praktik seperti ini,” ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya tidak dituliskan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang inklusif dan bebas dari praktik KKN.
Masyarakat Papua Pegunungan menunggu langkah konkret untuk membongkar dugaan pelanggaran ini dan memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan. [*]
