Oleh Salmon Kasipmabin*)
Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, ST,M.Si menghadiri kegiatan bertajuk The 12th International Flora Malesiana Symposium dan International Nature-Based Climate Solutions Conference yang berlangsung di Manokwari, Provinsi Papua Barat pada Senin, 10 Februari 2026. Giat digelar di bawah tema Celebrating the World’s Richest Island Flora: Biodiversity, Prosperity and Climate Resilience.
Kehadiran Bupati Spei Bidana ini merupakan langkah berani, langka, dan visioner yang patut diapresiasi. Langka, karena tidak banyak kepala daerah dari wilayah pedalaman Papua yang secara sadar hadir dan terlibat aktif dalam forum ilmiah internasional, seperti ini. Berani, karena sikap dan arah kebijakan yang beliau suarakan justru berseberangan dengan arus pembangunan eksploitatif yang selama ini dianggap lazim (dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kemajuan daerah). Visioner, karena keputusan tersebut lahir dari kemampuan membaca kebutuhan masa depan dunia, bukan sekadar kepentingan jangka pendek.
Forum ilmiah ini mempertemukan ilmuwan, akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi lingkungan dari berbagai negara untuk membahas keanekaragaman flora kawasan Malesiana serta solusi perubahan iklim berbasis alam (nature-based solutions). Papua ditempatkan sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia, bukan hanya sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai rujukan ilmiah global. Dalam konteks ini, kehadiran kepala daerah menjadi penting karena menjembatani sains global dengan kebijakan lokal.
Pegunungan Bintang bukan wilayah biasa. Dalam kosmologi dan realitas ekologis Papua, wilayah ini dikenal sebagai “Negeri Ok”, sumber air kehidupan. Dari kawasan Pegunungan Bintang atau Star Mountains mengalir sungai-sungai besar yang menopang seluruh sistem kehidupan di Tanah Papua: Sungai Digul yang mengalir ke selatan melewati Boven Digoel hingga Agats dan bermuara di Laut Arafura; Sungai Mamberamo yang mengalir ke utara; sungai-sungai besar di bagian timur; serta aliran-aliran air yang bergerak ke barat menuju Yahukimo dan Mappi. Secara ekologis, Pegunungan Bintang merupakan menara air alami yang menghidupi hutan, fauna, manusia, dan keseimbangan lingkungan Papua secara keseluruhan.
Dalam konteks inilah, langkah Bupati Pegunungan Bintang menjadi relevan dan strategis. Beliau tidak memandang masa depan daerah semata-mata melalui logika Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis eksploitasi sumber daya alam. Sebaliknya, beliau menegaskan bahwa kekayaan sejati Papua justru terletak pada kemampuan menjaga alamnya. Konservasi dipahami bukan sebagai penghambat pembangunan, melainkan sebagai investasi peradaban untuk menghadapi krisis global: perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, mencairnya es kutub, dan perubahan sistem laut dunia.
Keberanian lain yang patut dicatat adalah komitmen Bupati Spei Bidana dalam mendirikan dan menguatkan kampus Universitas Okmin Papua (UOP) di Pegunungan Bintang, serta mendorong alam dan budaya sebagai basis riset kelas dunia. Dalam pandangan ini, laboratorium tidak selalu harus dibangun secara fisik, karena seluruh bentang alam Pegunungan Bintang adalah laboratorium hidup. Keanekaragaman flora dan fauna endemik, lanskap yang masih relatif utuh, serta pengetahuan lokal masyarakat adat merupakan sumber data ilmiah bernilai tinggi bagi dunia akademik internasional.
Dalam berbagai momen, Bupati Spei secara tegas menyatakan sikap bahwa alam Pegunungan Bintang tidak untuk dibongkar demi kepentingan ekonomi sesaat. Alam harus dijaga, bukan dikorbankan. Flora dan fauna harus dilindungi, bukan dieksploitasi. Kesadaran ini berangkat dari pandangan jangka panjang bahwa di masa depan dunia justru akan mencari oksigen yang bersih, ekosistem yang sehat, suara alam yang alami, serta keanekaragaman hayati yang masih utuh—hal-hal yang hari ini masih dimiliki Papua.
Langkah ini mencerminkan perjuangan politik-ekologis yang bermartabat dari seorang pemimpin daerah yakni dorongan akan pengakuan negara terhadap masyarakat adat Papua, khususnya di Pegunungan Bintang. Pengakuan ini bukan sekadar administratif, tetapi pengakuan atas peran masyarakat adat sebagai penjaga sumber air Tanah Papua, sekaligus sebagai pusat mitologi, kosmologi, dan sejarah migrasi manusia Melanesia. Di tengah arus globalisasi, beliau tidak ingin identitas dan sejarah leluhur terhapus oleh logika pembangunan yang ahistoris.
Sebagai langkah konkret, Bupati Pegunungan Bintang membangun kolaborasi dengan WWF Program Papua, aktivis lingkungan, antropolog, akademisi, serta gereja—sebuah pendekatan lintas disiplin dan lintas nilai untuk menjaga Pegunungan Bintang sebagai wilayah konservasi yang bernilai global.
Kehadiran beliau dalam forum ilmiah internasional ini bukanlah seremoni. Ini adalah pernyataan sikap seorang pemimpin daerah yang memahami bahwa masa depan dunia sedang diuji, dan Pegunungan Bintang memiliki peran strategis di dalamnya. Langkah ini layak dicatat, diapresiasi, dan dijadikan contoh bahwa kepemimpinan daerah mampu berbicara di panggung global dengan bahasa ilmu pengetahuan, budaya, dan tanggung jawab ekologis.
*) Penulis adalah Mahasiswa Program Magister Pendidikan IPA, Universitas Cenderawasih Jayapura. (tulisan ini telah di publikasikan oleh website papuabangkit.com)
