[Bintuni] Okmintv.com – Anggota MRP Papua Barat, Eduard Orocomna mendesak Pemda Teluk Bintuni untuk segera menyelesaikan hak-hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hingga kini belum terbayarkan. Ia bahkan mempertanyakan ada apa yang menjadi masalah sehingga hak PNS tersebut terlambat dari bulan Januari – Februari 2026.
“Kita tegaskan kepada pemda yang juga selaku MRP dapil ini merasa prihatin Ketika hak-hak PNS itu terlambat. Ini seharusnya tidak terjadi, karena kita kasian ASN sudah jelankan tugas, mereka ingin hidup dengan hak itu tetapi terkendala”, ungkap Eduard kepada redaksi okmintv.com pekan lalu.
Ia menjelaskan, saat ini ASN di Pemda Teluk Bintuni mengeluh karena gaji mereka dari Januari sampai Februari ini juga belum masuk.
“Kira-kira ini kendalanya dimana. Sedangkan Kabupaten lain di Papua Barat sudah Terima gaji” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi hari ini di Teluk Bintuni tidak baik-baik saja terkait dengan kondisi ekonomi daerah. Sentral-sentral ekonomi atau pusat aktifitas jual beli Masyarakat juga sangat sepih, ini berakibat dari lalainya pemda mempersiapkan segalah hal yang berhubungan dengan kehidupan Masyarakat.
“Pasar-pasar sepih, orang ingin belanja bagaimana apalagi Pegawai-pegawai itu mereka mau belanja, hak belum diterima, pasar atau pusat perbelanjaan juga sepih. Hal ini sebenarnya tidak bisa terjadi”, tegasnya.
Dirinya menambahkan, sebagai wakil MRP di dapil memiliki tanggungjawab untuk melihat segalah hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi Masyarakat. (team)
