Laporan Jurnalis Okmin TV: Aquino Ningdana
Oksibil — PB.COM — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Sosial Regional 6 Maluku Papua, Jhon Herman Mampioper, melakukan survei lokasi pembangunan Sekolah Rakyat seluas 10 hektar di Kampung Tulo, Kalomdol, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada Senin, 9 Maret 2026. Kegiatan ini merupakan langkah awal menuju pembangunan fasilitas pendidikan strategis di daerah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
Survei ini melibatkan sejumlah pihak penting, termasuk Kementerian Sosial melalui Kepala Kantor Wilayah Regional 6, Kementerian PUPR melalui pejabat di Papua, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Lokasi yang menjadi sasaran survei berdekatan dengan lahan yang telah diserahkan oleh masyarakat adat setempat, komunitas Kasipka Iwol Tulo, dan telah memiliki administrasi lengkap.
Lahan tersebut sudah diukur secara resmi oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Wamena, sebagai persyaratan legal penting dalam tahap persiapan pembangunan.
Dalam survei, koordinat dan kondisi topografi lahan diperiksa secara detail sebagai data dasar untuk pengajuan pembangunan kepada Menteri Sosial dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahapan ini krusial agar pembangunan sekolah dapat masuk dalam tahap kedua sesuai rencana strategis nasional yang telah ditetapkan Presiden.
Sebagai wilayah perbatasan, lokasi Kampung Tulo memiliki posisi strategis yang mendukung program pembangunan nasional dalam pemerataan dan penguatan kawasan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.
Direktur Wilayah Kementerian Sosial, Jhon Herman Mampioper, menyatakan bahwa secara umum lokasi sudah memenuhi beberapa kriteria utama.
“Lahan telah diserahkan masyarakat Kasipka Iwol Tulo sebagai pemilik hak ulayat. Proses pengukuran resmi oleh ATR/BPN sudah selesai, begitu pula survei koordinat dan kondisi topografi lahan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan dapat segera dimulai setelah semua kelengkapan administrasi, termasuk sertifikat resmi lahan, terpenuhi.
Lebih lanjut, Mampioper menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan terus berkolaborasi mempersiapkan segala aspek guna memastikan proses pembangunan berjalan lancar dan tepat waktu. “Ini adalah langkah strategis penting untuk mempercepat pemerataan pendidikan sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan perbatasan,” tegasnya.
Harapan besar disematkan pada realisasi pembangunan Sekolah Rakyat yang diharapkan segera terealisasi untuk mendukung program pembangunan nasional di wilayah perbatasan serta meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang.
Kegiatan survei ini juga dihadiri oleh tim teknis dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, aparat keamanan, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
Tim Keknisi PUPR Papua Resmi Mengukur Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat Seluas 10 Hektar di Kalomdol Pegubin
Tim Keknisi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) Direktorat Jendral Prasarana Strategis, melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua, telah melakukan pengukuran lokasi secara resmi untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kalomdol Pegubin pada Senin, 9 Maret 2026. Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan memiliki luas seluas 10 hektar.
Dalam keterangannya, Fernando yang mewakili tim menyampaikan bahwa tahap pengukuran ini merupakan langkah penting dalam rangka menyusun perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan. “Pengukuran lokasi dilakukan dengan cermat untuk memastikan kesesuaian lahan dengan rencana desain sekolah yang akan dibangun, serta untuk menghindari kendala pada tahap pelaksanaan selanjutnya,” ujarnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat lokal, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah Papua. Setelah tahap pengukuran selesai, tim akan segera menyusun dokumen teknis yang menjadi dasar untuk melanjutkan proses persiapan pembangunan. (team)
