OKSIBIL, [Okmintv.com] — Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang menggelar forum perangkat daerah lintas sektor dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bappeda Pegunungan Bintang pada Kamis, 26 Maret 2026, melibatkan seluruh dinas, kepala distrik, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Yance Tapyor, ST., M.AP, mengatakan hal ini adalah untuk memastikan penyusunan rencana kerja sesuai dengan sistem pengeluaran keuangan yang baru.
Menurutnya, sistem yang digunakan saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena menggunakan sistem yang dibangun oleh Kementerian Keuangan.apalagi sekarang bupati genjot pemetaan wilayah adat, ini untuk menyelamatkan tanah, alam,dan kekayaan alam yang dimiliki orang Okmekmin.
“Kita sudah memberikan arahan awal terkait 257 program yang akan diusulkan. Kegiatan hari ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan anggaran sesuai dengan sistem yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses penyusunan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran untuk tahun 2027 tidak boleh melebihi alokasi yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Contohnya, jika tahun sebelumnya anggarannya sebesar sekian miliar, maka tahun ini juga harus sesuai dengan batasan tersebut. Program-program yang disusun harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama terkait dengan pembangunan di wilayah adat yang telah dipetakan untuk empat komunitas.
“Kita harus memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar menyentuh masyarakat. Contohnya, program dari dinas pertanian, perkebunan, dan peternakan harus lebih fokus pada komunitas yang benar-benar membutuhkan. Bantuan tidak boleh diberikan secara sembarangan, melainkan harus ditujukan kepada mereka yang sudah mulai menunjukkan perkembangan di kampung masing-masing,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penelitian dan Pengendalian Floriani Uropmabin, S.IP., M.Si, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini juga untuk melakukan sinkronisasi antara usulan dari masyarakat dan arahan pembangunan daerah. Menurutnya, setiap program yang disusun harus berdasarkan hasil konsultasi dengan masyarakat melalui berbagai forum yang telah digelar sebelumnya.
“Kita melakukan sinkronisasi antara usulan yang datang dari masyarakat melalui forum terkait, kemudian disesuaikan dengan arahan dari pemerintah daerah dan prioritas pembangunan tahun 2027. Semua program harus mendukung tercapainya target pembangunan daerah, terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang telah menjadi fokus utama pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa program yang mereka usulkan tidak hanya berdasarkan kebutuhan internal dinas, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan melalui berbagai tahap konsultasi.
“Proses ini penting agar tidak ada kesenjangan antara apa yang direncanakan pemerintah dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang nyata bagi mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Forum ini menjadi langkah penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun depan, dengan harapan seluruh program yang direncanakan dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang.*(Aquino Ningdana)
