Editorial : Okmin TV
Ini adalah Fakta Pembangunan di Tanah Papua khususnya wilayah pegunungan, dan sentiment politik yang terus berkepanjangan antara mereka-mereka yang merasa tidak puas terhadap Pembangunan yang terjadi saat ini.
Ada banyak pandangan yang secara terang-terangan telah meminta pemerintah pusat untuk menaruh perhatian di Papua pada aspek penegakan hukum khususnya terhadap kasus-kasus korupsi yang lama mengendap di Lembaga penegak hukum papua maupun di Jakarta termasuk actor intelektual. Pasalnya, banyak dugaan barter kepentingan antar elit yang pernah memegang kekuasaan pada masa-masa itu dengan penegak hukum sehingga ada ketidakpuasan rakyat yang terjadi hari ini dan berakibat kekerasan terus terjadi di tanah Papua.
Baca Juga : Pemda Bangun Capek-Capek, Negara Harus Jaminkan Keamanan
Dalam pandangan ini, seringkali ada pengalihan isu terhadap kondisi Papua, dan bahkan kelompok-kelompok lain menjadi kambinghitam. Padahal, sumber masalahnya sangat mungkin diketahui, misalkan saja praktek kekuasaan pada masa-masa tertentu. Sebut saja mantan pejabat yang tidak lagi memegang kekuasaan, namun memiliki basis masa yang radikal untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan saat ini.
Pada umumnya, pemerintah pusat selalu melihat konflik yang terhadi papua dalam pandangan pemerintah pusat sendiri, sehingga penyelesaian kasus-kasus papua tidak pernah kunjung selesai karena tidak tepat pada akar persoalan yang sebenarnya.
Baca Juga : Polda Papua Minta Rakyat Tidak Terpancing Isu Sosial Media
Banyak fakta yang telah membuktikan kalau problem papua erat kaitannya dengan dendam politik yang berkepanjangan antara elit dan kemudian meluas ke wilayah lain dengan menggiring opini seakan-akan papua bakal terlepas dari NKRI. Disinilah pemerintah pusat tidak jelih melihat akar persoalan Papua.
Sebut saja misalkan Pembangunan infrastruktur di Papua pegunungan yang belakangan ini begitu cepat terjadi, namun lagi-lagi sentiment elit politik dan dendam politik ini ikut mengganggu stabilitas keamanan bahkan merusak sarana pemerintah. Bukan tidak mungkin kalau dendam antar elit ini kemudian oleh pemerintah pusat dicap sebagai organisasi terlarang atau kelompok criminal.
Pada sisi lainnya, asumsi anggaran keamanan khusus untuk Papua begitu tinggi, namun faktanya berbalik. Siapa yang salah dalam hal ini. Apakah karena ada barter kepentingan elit pada masa-masa itu yang harus dijaga? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab, sehingga Papua tidak selalu digiring dalam opini penyesatan berfikir.
Kasus pembakaran rumah dinas DPRD dan kios warga di wilayah pegunungan Bintang baru-baru ini cukup meresahkan semua pihak dan membuat banyak pertanyaan di publik. Aparat TNI dan Polri juga diharapkan bertindak hati-hati dan lebih jelih melihat akar persoalan yang sebenarnya, jangan sampai kelompok yang merasa iri dengan Pembangunan alias dendam politik muncul Kembali ke permukaan karena tahun-tahun politik semakin dekat sehingga kelompok ini ingin mengganggu sekedar mencari perhatian rakyat untuk merebut kekuasaan. Jika demikian, maka otak intelektual kekerasan di Pegunungan Bintang harus di tangkap dan dipenjarakan.