JAKARTA – Pdt. Yoman Socratez memberi kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto atas langkah Pemerintah yang dinilai perlu dipertimbangkan ulang dan harus bijak khususnya orang asli Papua harus diberi tempat yang layak dalam membicarakan Freeport.
“Saya ingin tegaskan bahwa selama perjanjian Pemerintah Indonesia dan Amerika untuk membicarakan Freeport tidak pernah melibatkan Suku Amungme dan Kamoro, suku yang memiliki hak ulayat di area itu. Ini yang kami pertanyakan, kata Pdt. Yoman di akun Channel Okmintv.com dalam dua sesi wawancaranya.
Menurut Pdt. Yoman apa yang dilakukan Indonesia dan Amerika terhadap Freeport sama seperi ada perampokan atau pencurian yang luar biasa terhadap hak-hak Orang Papua.
Menanggapi situasi dan video viral itu ternyata persoalan inipun diangkat Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan sekaligus Anggota DPR RI, Komarudin Watubun yang meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengulang sejarah kelam Freeport terkait investasi yang masuk ke Indonesia. Hal ini merespons rencana investasi yang akan dilakukan Amerika Serikat buntut perjanjian tarif dagang Indonesia dengan AS tersebut.
“Saya hanya berharap, kita tidak bisa menolak investasi karena negara ini mau bergerak maju juga perlu investasi. Tapi investasi yang masuk harus ikut aturan negara, jangan sampai mengulang sejarah freeport,” ucap Komarudin, dikutip dari Kompastv.com.
Komarudin menekankan pemerintahan Presiden Prabowo harus hati-hati dan tidak boleh gegabah dalam tiap perjanjian investasi.
Ia menyinggung perihal perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat lewat PT Freeport kala itu hanya meneken kerja sama untuk menambang tembaga, namun belakangan penambangan juga dilakukan terhadap emas di Papua.
“Freport mengelola emas dan tembaga berpuluh-puluh tahun tanpa laporan. Setelah sekian tahun baru tau bahwa ada emas, makanya dulu namanya Tembagapura. Yang seperti ini jangan diulang lagi. Itu yang harus hati-hati, jangan gegabah,” tegas Komarudin.
Untuk diketahui, sebelumnya menyangkut perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trum telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Dagang Resiprokal pada 19 Januari 2026 di Washington DC. (team-)
