JAKARTA – Sahabat okmintv.com, ini adalah kabar menarik untuk anda tentang Upaya untuk memekarkan pegunungan Bintang menjadi tambahan tiga daerah otonom baru. Alasan ditambahkannya tiga DOB tersebut dikarenakan pertimbangan soal luas wilayah pegunungan Bintang yang terlampau besar dan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Jika bisa dibandingkan, maka luasnya tiga kali dari pulau Bali. Anda bisa bayangkan bagaimana rumitnya pemerintah Pegunungan Bintang saat ini berupaya untuk membangun daerah yang berbatasan dengan Papua Nugini itu.
Dalam rapat Bersama Pemda Pegubin dengan TNI dan Polri di Jakarta kemarin, usulan ini menjadi salah satu pembahasan yang serius selain materi identifikasi masalah dari aspek peran keamanan untuk TNI dan Polri di Pegunungan Bintang.
Pemerintah pusat, akhirnya harus sepakat untuk memberi tambahan tiga DOB itu. Jika tidak, maka konsekwensinya pemerintah harus bisa mengalokasikan dana yang sangat besar untuk membangun infrastruktur pegunungan Bintang yang begitu luas, apalagi tingkat kesulitan akses yang tinggi, harga barang yang relative mahal serta berbagai macam ancaman resikonya.
Dalam pembahasan kemarin bersama TNI, Polri, Pemda pegubin menjelaskan beberapa terobosan besar yang sudah dikerjakan untuk Masyarakat seperti membangun Universitas Okmin Papua. Kampus ini telah menjadi salah satu yang diincar Masyarakat Papua Nugini karena memiliki kesamaan adat dan budaya termasuk akses yang sangat dekat. Dengan demikian, pemerintah harus berfikir untuk memberi perhatian aspek pendukung seperti membuka akses jalan, dan jembatan, membangun Pos Lintas Batas Negara agar keluar masuk Masyarakat terjamin dan lainnya.
Kabar menarik lainnya adalah Kampus Okmin yang dibangun sejak tahun 2021 itu, kemungkinan besar Presiden Prabowo akan hadir untuk meresmikan Gedung perkuliahan bagi mahasiswa. Usulan untuk Presiden Prabowo akan hadir ini juga telah disampaikan Pemerintah daerah ke presiden beberapa waktu lalu. Rencana kedatangan ini juga menjadi perbincangan khusus saat pertemuan itu berlangsung.
Dengan Tingkat kesulitan yang begitu tinggi, tentu saja menjadi tantangan tersendiri pemerintah melihat beranda negara itu. Karena itulah, usulan pemda untuk mempercepat Pembangunan infrastruktur tersebut harus direspon oleh pemerintah pusat, apapun konsekwensinya, negara harus hadir untuk rakyat. Solusi lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah usulan pemekaran tiga DOB itu menjadi kesempatan mempercepat Pembangunan bagi rakyat di tanah Papua.
Tim Editorial Okmin TV di Jakarta melaporkan
