JAKARTA, OKMINTV.COM – Ali Hamdan Bogra, Staf Ahli Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI), menyetujui untuk sebaiknya ada pembantukan tim khusus percepatan Pembangunan di Pegunungan Bintang sebagai beranda Negara Indonesia dengan Papua Nugini. Pasalnya, selama ini meskipun sudah ada tim yang pernah dibentuk, tetapi itu tidak melibatkan seluruh SKPD di daerah.
Agus Herman Taran sebagai Kepala Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang kepada okmintv.com kamis, (06/04), mengatakan sesuai surat tugas bupati yang ia terima untuk melaksanakan tugas-tugas koordinasi tersebut, ada banyak hal yang bisa segera dilakukan untuk pembangunan di Pegunungan Bintang. Hanya saja, perlu ada koordinasi lintas SKPD untuk mengusulkan program yang menjadi prioritas.
Marlinton Nababan, Kepala Bidang Infrastruktur BNPP juga mengakui jika perlu ada koordinasi Bersama dalam rangka usulan untuk diteruskan ke Kementerian dan Lembaga terkait.
Menurut Ali Hamdan Bogra selaku Staf Ahli BNPP mengatakan, pihak BNPP Siap membantu setiap usulan dari pemerintah daerah untuk wilayah perbatasan.
“BNPP tidak punya uang, tapi memfasilitasi usulan ke kementerian terkait untuk dapat membantu daerah khususnya di Pegunungan Bintang. Ini sudah dibicarakan sejak tahun 2021 dan 2022 berdasarkan proposal yang sudah masuk tahun 2021”, ungkap Ali disampaikan Agus Herman Taran.
Selain itu, menurutnya, Pemda pernah mengusulkan PLBN Batom, tapi itu tidak semudah yang dipikirkan dan harus dilakukan survey terlebih dahulu apakah ada nilai ekonomis dari wilayah itu yang nantinya berdampak langsung kepada masyarakat di wilayah tersebut.
“Aspek ekonomi, sosial infrastruktur dan lainnya itu nanti bagaimana apalagi Pegunungan Bintang daerah yang paling besar dengan demikian harus ada Kerjasama antara dinas terkait misalkan dengan pembentukan TIM percepatan”, ungkapnya.
Menurut Agus “Pak Ali Setuju kalau ada pembentukan Tim khusus untuk percepatan pembangunan perbatasan yang di angkat oleh Bupati. Ini agar ada semua SKPD terlibat dalam tim tersebut”. (*)
